Untuk Dana BPJS, Pemkab Gelontorkan Rp13,2 Miliar

oleh

PANGKAJENE – Pemkab Sidrap menggelontorkan anggaran sebesar Rp13,2 miliar, untuk menanggung iuran BPJS kesehatan masyarakat. Anggaran itu berasal dari dana integrasi ABPD Sidrap dan APBD Sulsel tahun 2019. Tercatat ada 72.132 warga yang dibayarkan iuran BPJS-nya.

“Jumlah itu meningkat 15 persen dari tahun sebelumnya, yang hanya 62.577 warga,” jelas Bupati Sidrap Dollah Mando. Penetapan kepesertaan BPJS berdasarkan data penduduk miskin dari BPS Sidrap, yakni lebih kurang 15 ribu jiwa. “Dengan demikian, seluruh warga miskin sudah tercover BPJS, iurannya ditanggung pemerintah,” kata bupati, 8 Maret 2019. Jika masih ada masyarakt kurang mampu yang belum terdaftar BPJS atau memiliki kartu BPJS namun tidak aktif, Dollah mengimbau agar segera melapor ke unit pelayanan BPJS terdekat.

BACA JUGA:  Calon Wabup Sidrap Diancam Parang, Mobil Dirusak OTK

“Saya juga sudah perintahkan kepada seluruh kades, lurah dan camat beserta bidang terkait lainnya agar mempercepat segala proses administrasi apabila ada warga miskin yang belum terdaftar, atau kartu BPJS-nya tidak aktif,” tegas Dollah.

BACA JUGA:  Tim Hukum Doamu Yakin Putusan Gakumdu Tak Cederai Demokrasi

Sisa masyarakat yang tidak tercover otomatis berasal dari kalangan mampu. Sehingga mereka diharapkan beralih ke BPJS mandiri, agar target Universal Health Coverage (UHC) tetap terpenuhi.