Polres Sidrap Tetapkan Sarlop Jadi Tersangka

oleh

MAKASSAR – Kasus dugaan keterlibatan oknum pejabat pada Pilkada Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) memasuki babak baru. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadissosdukcapil) Sidrap, Saharuddin Laupe (Sarlop) kini ditetapkan menjadi tersangka.

Penyidik Polres Sidrap sudah menaikkan status Sarlop dari terlapor menjadi tersangka. Hal itu dikatakan penyidik Polres Sidrap, Abdul Samad saat dihubungi wartawan Senin 23 April 2018.

BACA JUGA:  Putri Bupati Wajo Hadiri Peresmian Posko PAMMASE di Siwa

Menurut Abdul Samad, Syaharuddin Laupe telah menyalahi aturan pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016. Sarlop dari hasil penyidikan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon di Pilkada Sidrap.

“Bukti sudah memenuhi sehingga status dinaikkan menjadi tersangka,” katanya. Pihak Polres akan melimpahkan berkas kasus yersebut ke Kejaksaan Selasa 24 April 2018.

BACA JUGA:  Gerindra Bulukumba Usung Cabup Berhati Emas di Pilkada

Pada pasal 71 tersebut mengatur larangan bagi pejabat daerah untuk mendukung paslon pada Pilkada. Bunyi ayat satu Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 itu adalah “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

BACA JUGA:  Demi Perubahan, Dukungan ke Andi Utta-Edy Manaf Terus Mengalir di Pilkada Bulukumba

Seperti diketahui, Sarlop dilaporkan ke Panwas setelah tertangkap basah membawa spanduk kampanye pasangan Fatmawati Rusdi – Abdul Majid (Fatma) saat menjalankan tugas di pelosok. Sejumlah warga juga mengaku menerima bantuan sembako dari Sarlop dengan membawa nama jaringan tim 26 yang diduga kuat dikordinir oleh Sarlop.