Sidrap, Beritasidrap.com – Enam pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), bersama sejumlah pejabat administrator dan fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, resmi dilantik pada Jumat (12/12/2025) di Ruang Pimpinan Lantai III Kantor Bupati, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.
Pelantikan dipimpin oleh Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, dan turut dihadiri Sekda Sidrap Andi Rahmat Saleh, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Iqbal, para staf ahli, kepala bagian, serta para kepala OPD.
Tiga pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka JPT Pratama dan telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka adalah:
Mahluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Andi Kaimal sebagai Sekretaris DPRD,
Adli Lukaman sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
Adapun tiga pejabat eselon II lainnya yang turut dilantik yakni:
Patahangi sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan,
Siara Barang sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan,
Sahabuddin sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Selain itu, empat pejabat lainnya juga menerima amanah baru, masing-masing:
Andi Majidi sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I,
Aida Fatiyah sebagai Sekretaris Disdukcapil,
Andi Tenri Batari sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil,
Alif Duta Bahri sebagai PPUPD Ahli Pertama Inspektorat Daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nurkanaah menekankan pentingnya profesionalitas, loyalitas, dan integritas dalam memegang amanah jabatan. Ia mengingatkan para pejabat untuk bekerja sesuai aturan, menjauhi penyimpangan, serta memastikan setiap kebijakan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelayanan publik dituntut semakin cepat, mudah, dan transparan. Para pejabat harus menjadi ujung tombak dalam memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antardinas demi memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.