Beritasidrap.com – Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Maritengngae sebagai tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sidrap mendatang.
Kegiatan tersebut digelar di halaman Rumah Jabatan Bupati dan dihadiri unsur legislatif, jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat dari seluruh kelurahan dan desa di Kecamatan Maritengngae.
Musrenbang menjadi wadah penjaringan aspirasi warga yang akan dijadikan dasar penyusunan program pembangunan daerah secara terarah dan berjenjang.
Hadir dalam kegiatan ini anggota DPRD Sidrap, para asisten bupati, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, hingga tokoh masyarakat dan unsur pendidikan serta kesehatan.
Perencanaan Pembangunan Berjenjang Terpadu
Syaharuddin Alrif menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan diproses melalui mekanisme perencanaan resmi pemerintah daerah.
“Semua usulan yang masuk akan diramu di tingkat kabupaten, disusun menjadi RKPD, dibahas dalam KUA-PPAS bersama DPRD, lalu ditetapkan menjadi RAPBD dan APBD sebelum dilaksanakan melalui DIPA. Inilah tahapan dan mekanisme kerja pemerintah,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa perencanaan harus dilakukan secara bertahap dan terukur agar program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Fokus pembangunan diarahkan pada sektor pertanian, layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan perekonomian lokal.
Selain perencanaan fisik, bupati juga mengingatkan pentingnya peran warga dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan permukiman.
Ia menyebut pemerintah dan masyarakat perlu berjalan seiring untuk menjadikan wilayah Maritengngae bersih serta terhindar dari persoalan banjir.
Komitmen pemerintah daerah ditegaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan beragam usulan mulai dari peningkatan kualitas jalan dan jembatan hingga pembangunan rabat beton dan paving block.
Usulan lain juga menyoroti perbaikan drainase, pengelolaan sampah, penguatan infrastruktur pertanian, serta peningkatan fasilitas pelayanan publik.