Beritasidrap.com – Lonjakan harga minyak mentah dunia memicu kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal dan stabilitas ekonomi Indonesia.
Minyak mentah Brent sebagai acuan global tercatat naik lebih dari 3 persen pada Senin pagi hingga menembus 116 dolar Amerika Serikat per barel.
Kenaikan tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berdampak pada pasar energi global.
Sejak konflik berlangsung, harga minyak tercatat telah meningkat hampir 60 persen dan mendorong kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara.
Sejumlah negara bahkan mulai mengambil langkah penghematan energi untuk meredam dampak lonjakan tersebut.
Di dalam negeri, harga minyak yang melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 dinilai berpotensi memicu tekanan besar.
Asumsi Indonesian Crude Price atau ICP dalam APBN 2026 berada di kisaran 82 dolar Amerika Serikat per barel.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai selisih antara harga pasar dan asumsi tersebut akan memperbesar beban subsidi energi.
“Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel dalam waktu lama, maka APBN akan menghadapi tekanan berat karena skema subsidi energi disusun dengan asumsi jauh lebih rendah,” ujarnya pada Senin, 30 Maret 2026.
Ia menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun untuk bahan bakar minyak, listrik, dan LPG 3 kilogram pada 2026.
Namun angka tersebut berpotensi meningkat signifikan apabila harga energi global tidak mengalami penurunan.
Perhitungan sementara menunjukkan total subsidi energi bisa mencapai Rp400 triliun jika harga minyak tetap tinggi dan penyaluran subsidi tidak tepat sasaran.
“Ketika harga minyak berada di atas 100 dolar per barel, ruang fiskal akan menyempit karena anggaran negara terserap untuk menahan kenaikan energi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat mengurangi alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Noviardi juga mengingatkan potensi gangguan pasokan energi global akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Ia menyoroti peran jalur distribusi strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia.
Gangguan pada jalur tersebut berpotensi mengurangi pasokan hingga 13 hingga 14 juta barel per hari di pasar global.
“Jika terjadi gangguan berkepanjangan, situasi ini bisa memicu krisis energi global dan negara importir seperti Indonesia akan terkena dampaknya lebih cepat,” ujarnya.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dinilai masih cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Data menunjukkan impor LPG mencapai sekitar 6,9 juta ton dari total kebutuhan nasional sebesar 8,7 juta ton.
Sementara kebutuhan minyak mentah dan bahan bakar olahan juga masih banyak dipenuhi dari luar negeri.
Kondisi tersebut membuat perekonomian nasional sangat rentan terhadap gejolak harga energi global.
“Selama belum mandiri energi, setiap konflik di Timur Tengah akan berdampak langsung pada APBN, inflasi, nilai tukar rupiah, dan daya beli masyarakat,” katanya.
Ia juga memperingatkan dampak lanjutan dari kenaikan harga minyak terhadap biaya logistik dan harga kebutuhan pokok.
Kenaikan ongkos transportasi diperkirakan akan mendorong kenaikan harga pangan dan tarif angkutan di berbagai daerah.
Wilayah luar Jawa disebut akan merasakan dampak lebih cepat akibat tingginya biaya distribusi.
“Jika harga bahan bakar naik, maka harga beras, cabai, minyak goreng, dan tarif transportasi dapat meningkat dalam waktu bersamaan,” ujarnya.
Noviardi meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif untuk meredam dampak yang lebih luas.
Ia menyarankan penguatan cadangan energi nasional, diversifikasi sumber impor, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi bahan bakar dan pangan di dalam negeri.
“Pemerintah harus bergerak cepat agar tekanan ekonomi tidak semakin berat jika konflik berkepanjangan,” pungkasnya. ***
